Modul 2 dari 5 — PRAHUKES

Mediator Sengketa Medis (MSM)

Padanan internasional: Mediator Kesehatan / Healthcare Mediator. Keterampilan dan dasar hukum penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan, termasuk tata cara mediasi elektronik.

Dasar Hukum Lengkap

✅ Terverifikasi

Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dasar hukum penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan (ADR), mendorong pendekatan restorative justice sebelum kasus masuk ranah pidana.

https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023

✅ Terverifikasi

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Payung hukum umum ADR/mediasi di Indonesia, berlaku lintas sektor termasuk sengketa medis.

✅ Terverifikasi

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Aturan dasar mediasi di pengadilan, dikonfirmasi TETAP BERLAKU PENUH oleh Pasal 25 Perma 3/2022 (lihat di bawah).

✅ Terverifikasi

Perma No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

Melengkapi (bukan menggantikan) Perma 1/2016, khusus tata cara mediasi elektronik. Ditetapkan 17 Mei 2022, diundangkan 30 Mei 2022 (BN RI 2022 No. 535).

5 prinsip Mediasi Elektronik (Pasal 2): sukarela, rahasia, efektif, aman, akses terjangkau. Mediasi Elektronik bersifat opsional — jika salah satu pihak tidak setuju, mediasi tetap dilakukan manual (Pasal 5).

✅ Terverifikasi

LMA-MKI (Lembaga Mediasi Kesehatan)

Lembaga mediasi kesehatan yang telah dideklarasikan sejak 15 Agustus 2023. Bukan produk hukum negara — statusnya lembaga praktik profesi, bukan regulasi formal.

Alur Mediasi Elektronik (Perma 3/2022)

Tahap	Pasal	Inti Ketentuan
Kesepakatan para pihak	Ps. 4-6	Hakim menjelaskan manfaat & tata cara; formulir persetujuan ditandatangani para pihak
Pencatatan	Ps. 7	Panitera pengganti mencatatkan ke Administrasi Mediasi Elektronik + verifikasi Domisili Elektronik
Penunjukan mediator	Ps. 8	Para pihak memilih dari daftar mediator pengadilan; biaya mediator non-hakim ditanggung para pihak
Verifikasi identitas	Ps. 9	Mediator wajib memverifikasi identitas, dapat bertemu tatap muka di kesempatan pertama
Penentuan aplikasi & ruang virtual	Ps. 10-13	Disepakati tertulis; ruang virtual = tempat mediasi yang sah setara ruang mediasi fisik
Etika pertemuan	Ps. 15, 20	Ruang tertutup, pakaian sopan, dilarang foto/rekam audio-visual selama pertemuan
Penyampaian hasil	Ps. 23	Mediator menyampaikan pernyataan berhasil/tidak berhasil ke majelis secara elektronik
Penandatanganan perdamaian	Ps. 24	Dapat pakai Tanda Tangan Elektronik; jika tak tervalidasi, kembali ke tanda tangan manual tatap muka

Ruang Lingkup Kompetensi

Membedakan mediasi, arbitrase, dan restorative justice dalam konteks sengketa medis
Menguasai prosedur mediasi konvensional (Perma 1/2016) dan elektronik (Perma 3/2022)
Memahami kapan mediasi wajib ditempuh vs kapan bisa langsung ke litigasi
Menguasai keterampilan komunikasi dan negosiasi untuk penyelesaian sengketa secara damai

Modul ini merupakan bagian dari seri pembelajaran PRAHUKES (Praktisi Hukum Kesehatan), diterbitkan oleh Perpustakaan Digital ABBA. Item bertanda ⚠️ berarti eksistensi regulasi sudah dikonfirmasi namun teks lengkap/status keberlakuan terkininya masih perlu diverifikasi langsung dari JDIH/Kemenkes/MA.